RSUD dr Iskak Menjadi Satu-satunya RS Daerah yang Bisa Selenggarakan Diklat SDM Kesehatan

RSUD dr Iskak Menjadi Satu-satunya RS Daerah yang Bisa Selenggarakan Diklat SDM Kesehatan
Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto, SP. B FINACS, menerima sertifikat dari Kementerian Kesehatan, sebagai pengakuan institusi pelatihan SDM Kesehatan milik rumah sakit ini, dengan akreditasi B.

TULUNGAGUNG – RSUD dr Iskak Tulungagung menjadi rumah sakit milik pemerintah daerah yang bisa menyelenggarakan diklat profesi kesehatan.

Hal itu berlaku setelah institusi pelatihan RSUD dr Iskak terakreditasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Secara resmi akreditasi lembaga diklat milik RSUD dr Iskak diakui Kemenkes sejak 20 Desember 2018. Sertifikat ini ditandatangani oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Usman Sumantri. Namun surat akreditasi ini baru diserahkan pada Jumat, (22/3/2019).

“Sebuah organsasi pelayanan publik membutuhkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana bisa dibangun. Demikian juga SDM butuh diservis, diupgrade dan dirawat,” ujar Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto, SP. B FINACS, Selasa (26/3/2019).

Lanjut dr Supriyanto, banyak perusahaan yang menganggap bagian HRD adalah orang buangan. Sementara di RSUD dr Iskak, bagiab HRD dianggap sangat vital. Bagian ini yang betugas meningkatkan kemampuan SDM kesehatan melalui lembaga diklat.

Lembaga diklat ini sangat penting untuk memerkan pelatihan kepada SDM kesehatan. Namun pelatihan ini harus terukur dan jelas, sehingga menata kompetensi yang sah menurut peraturan. Karena itu lembaga pelatihan harus terakreditasi.

“Saya juga kaget, awalnya kami mengajukan akreditasi agar bisa menambah kompetensi dokter dan perawat untuk meningkatkan kemampuan. Ternyata RSUD dr Iskak ini satu-satunya rumah sakit milik daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil terakreditasi,” ungkap dr Supriyanto.

Selama ini yang berhasil terakreditasi seperti diklat Ciloto, Rumah Sakit Sardjito di Yogyakarta maupun Rumah Sakit Kariadi, semuanya milik Kementerian Kesehatan.

Dengan pengakuan akreditasi dari Kemenkes, RSUD dr Iskak bisa menyelenggarakan diklat untuk SDM kesehatan dari institusi kesehatan lain. RUSD dr Iskak juga berhak mengeluarkan sertifikat yang sah, menurut peraturan perundang-undangan.

“Ini bukan diklat abal-abal, karena semua terakreditasi, terukur dan termonitor dengan baik. Jika rumah sakit sekitar mau mengadakan diklat, tidak usah jauh-jauh ke Semarang, Yogyakarta atau Ciloto, cukup ke RSUD dr Iskak,” tegas dr Supriyanto.

Selama ini RSUD dr Iskak banyak mendapat pengakuan berkat inovasi pelayanan yang dihasilkan.

Ppencapaian itu karena kulitas SDM yang diperhatikan. Sementara sarana dan prasarana juga dibangun seiring kualitas SDM yang ada.

Hampir seluruh layanan prosesi kesehatan bisa didiklat di RSUD dr Iskak. Namun selama ini yang sudah berjalan adalah pengendalian infeksi, dan “advanced cardiac life support” (ACLS) atau layanan emergensi. Sementara modul-modul lain masih terus berkembang.

Lama pelaksanaan diklat selama 30 jam, di dahulu dengan pretest. Pretest ini yang menentukan prosentase teori dan praktik setiap peserta. Jika diperlukan, RSUD dr Iskak bisa melibatkan penaga perguruan tinggi sebagai trainer.

“Selama ini kami menggunakan tenaga internal yang ada. Karena ada tenaga yang sudah di-trainning untuk menjadi trainer,” pungkas dr Supriyanto.

Joko Driyono Akhirnya Resmi Ditahan oleh Satgas Antimafia Bola

Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono (kanan), berbicara dalam acara pelepasan yang berlangsung Jumat

Satgas Antimafia Bola mendakwa Joko Driyono sebagai dalang pengrusakan dokumen bukti pengaturan skor.

Kepala Satgas Antimafia Bola Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo menyebutkan, Joko Driyono ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia.

Keputusan penahanan Itu diambil setelah Satgas Antimafia Bola melakukan pendalaman terhadap Joko Driyono yang sebelumnya telah beberapa dipanggil untuk kepentingan pemeriksaan.

Sebagaimana diketahui, Joko Driyono memerintahkan tiga orang yakni MM, MA dan AG untuk memusnahkan, memindahkan, dan merusak barang bukti terkait kasus pengaturan skor laga antara Persibara Banjarnegara vs PS Pasuruan.

Aksi itu diduga dilakukan Jokdri, sapaan akrab Joko Driyono, untuk menghambat langkah Satgas Antimafia Bola dalam upaya mereka mengusut kasus match-fixing.

Akibat pengrusakan itu, Satgas Antimafia Bola pun kesulitan untuk menggali informasi lebih lanjut dugaan pengaturan skor pada laga Persibara kontra PS Pasuruan itu.

“Untuk mengaburkan, sehingga barang bukti yang kami butuhkan tidak ada, kami tak bisa menggali lagi pengaturan skor lain,” kata Kepala Satgas Antimafia Bola Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/3/2019).

“Setelah dilakukan gelar perkara, Satgas Antimafia Bola telah melakukan penahanan terhadap JD untuk proses penyidikan selanjutnya,” ujarnya menambahkan.

Landasan penahanan Jokdri mengacu pasal 363, 235, 233, 221 Juncto 55 KUHP tentang perbuatan pencurian, pengrusakan penghancuran barang bukti tindak pidana juncto memerintah atau menyuruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

“Meskipun ditahan dengan pasal pengrusakan, itu tetap ada keterkaitan dengan kasus pengaturan skor,” tutur Hendro Pandowo.