Pemprov Sumut Optimis Tingkatkan Kesehatan Kepada Masyarakat, Ini Kata Wakil Gubernur

Pemprov Sumut Optimis Tingkatkan Kesehatan Kepada Masyarakat, Ini Kata Wakil Gubernur
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah membuka acara Rapat Kerja KesehatanDaerah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Selasa (26/3/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah optimis tingkatan kesehatan bagi masyarakat Sumut.

Hal ini dapat dilakukan jika terwujud sinkronisasi program peningkatan kesehatan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara strategis.

“Dengan berkolaborasinya semua unsur ini akan dihasilkan penguatan pelaksanaan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta di Sumut,” ujar Musa Rajekshah, saat membuka acara Rapat Kerja Kesehatan Da erah (Rakerkesda) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Selasa (26/3/2019).

Musa Rajekshah mengatakan, cakupan kesehatan semesta ini menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

“Cakupan kesehatan semesta ini menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima,”ujarnya.

Kemudian ia menyampaikan, saat ini Sumatera Utara tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan isu-isu yang kritis yang perlu dijawab dengan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, percepatan eliminasi tuberculosis, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN) serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Menurutnya, untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui lima isu dimaksud, dibutuhkan rencana aksi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kami minta agar rencana aksi yang disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.  Sebabtantangan ke depan pembangunan kesehatan akan semakin berat,terutama dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut kita dapat berkompetisi dengan daerah-daerah bahkan negara-negara yang sudah lebih maju,”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, mengapresiasi  semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peningkatan kesehatan di Sumut.

“Saya pribadi memberi apresiasi kepada PemprovSumut atas pembangunan kesehatan di Sumut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,”katanya.

Bila Djuwita Faried mengatakan, peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan mulai melakukan pembenahan rumah sakit yakni Rumah Sakit Haji Medan, sebab RS ini melayani masyarakat dalam dan luar kota Medan.

“Tak hanya itu peningkatan penyuluh kesehatan juga sudah harus  menjadi prioritas kesehatan di Pemprov Sumut, agar semua penyakit atau wabah bisa langsung diatasi dengan cepat,”paparnya.

Di tempat yang sama Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Drs Agustama,Apt, Mkes menginformasikan bahwa sebelum Rakerkesda dimulai pihaknyatelah mengadakan Pra Rakerkesda dengan agenda diskusi Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait dengan lima aksi program prioritas kesehatan yang harus dicapai tahun 2019-2020.

Berdasarkan analisis data pada diskusi tersebut, lanjut Agustama ada beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti untuk diatasi diantaranya prioritas penurunan stunting. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Rikesda 2018, stunting masih relatif tinggi yakni 32,3 persen. Dibanding angka nasional, walaupun presentasinya menurun bila dibandingkan hasil riset yang sama pada tahun 2013 yakni sebesar 43,5 persen.

Selain itu, prioritas eliminasi TBS dimana angka CDR masih relatif rendah 53,7 persen, kendati angka kesembuhan penderita (succes rate)  mencapai lebih besar yakni 90 persen. Pada prioritas  mutu dan cakupan imunisasi diketahui presentasi anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 86,9 persen sedangkan hasil cakupan kampanye Measles Rubella (MR)  58,4 persen.

Sedangkan prioritas Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh angka 60,80 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB)  2,84 per 1000 kelahiran hidup, serta gizi buruk sebesar 19,7 persen, hal ini diyakini diperlukan response surveilans yang lebih baik. Begitu juga penurunan penyakit seperti  hipertensi sebesar 29,2 persen,  kasus DM 1,5 persen dan angka obesitas mencapai 25,8 persen.

Turut hadir Sekjen Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Donald Pardede, pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumut, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumut, Direktur RSUD se Sumut, Universitas dan organisasi profesi kesehatan di Sumut.

 

Sudah Bebas, Ridho Rhoma Harus Kembali Lagi ke Penjara

Pedangdut Ridho Rhoma telah menghirup udara bebas sejak 25 Januari 2018. Ia keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur, usai menjalani masa hukumannya selama 10 bulan atas kasus narkoba.

Kendati demikian, Ridho Rhoma harus kembali ke bui. Hal ini lantaran Mahkamah Agung memperberat hukuman putra Rhoma Irama tersebut.

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, hakim kasasi telah melakukan perbaikan atas vonis yang dijatuhkan kepada Ridho Rhoma. Ia dikualfikasi sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

“Dan pidananya menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara,” kata Andi dalam pesan singkat, Senin (25/3).

Oleh karena itu, Andi menyatakan, meski Ridho Rhoma sudah menjalani rehabilitasi, pria 30 tahun itu harus kembali dipenjara.

“Dia harus masuk penjara lagi untuk menjalani sisa pidananya sesuai putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut,” ucap Andi.

Andi menjelaskan pertimbangan majelis kasasi sehingga memperberat pidana Ridho Rhoma. Salah satunya adalah untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama dan sejenis.

“Maka menurut majelis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan,” tutur Andi.

Terkait dengan eksekusi Ridho, menurut Andi, hal itu tergantung dari jaksa. “Hal itu urusan eksekutor atau jaksa,” tutupnya.

Sementara itu, pengacara Ridho Rhoma, Achmad Cholidin mengatakan akan mengecek mengenai informasi tersebut. “Saya sedang cek juga putusan MA di web MA, nanti kami infokan,” ujarnya ketika dikonfirmasi kumparan.

Pemilik nama asli Muhammad Ridho Irama ditangkap petugas Satuan Narkoba Polresta Jakarta Barat, di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada 24 Maret 2017.

Ridho Rhoma kala itu menggunakan narkoba jenis sabu. Petugas menemukan barang bukti sabu 0,7 gram, yang dibeli dari seseorang seharga Rp 1,8 Juta.